Kebijakan Pemerintah dan Dampaknya Pada Sektor Properti

Kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia berdampak signifikan terhadap sektor properti. Apa saja dampaknya? Simak ulasan berikut.

Properti merupakan salah satu sektor yang tumbuh subur dan memberikan kontribusi terhadap pemasukan negara, baik melalui pajak, pengembangan infrastruktur dan kawasan, maupun pengelolaan dan penyewaan aset negara. Tak heran apabila properti termasuk sektor yang memiliki latar belakang kompleks dan dinamis lantaran dipengaruhi berbagai faktor, seperti ekonomi, sosial, dan politik. Meskipun demikian, sektor properti di Indonesia terus mengalami pertumbuhan signifikan. 

Hal tersebut dibuktikan langsung ketika pandemi Covid-19 melanda. Sektor properti menjadi salah satu sektor yang dinilai tahan banting dan mampu bertahan di tengah ketidakstabilan ekonomi. Tak heran apabila banyak orang mulai tertarik mempelajari bisnis properti lebih jauh dengan cara menimba ilmu di BINUS Online.

Sekilas Tentang Sektor Properti di Indonesia

Sektor properti Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat seiring meningkatnya urbanisasi, investasi asing, dan pertumbuhan kelas menengah. Kota besar, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya tercatat sebagai pusat utama perkembangan properti. 

Hal ini tak lepas dari permintaan pasar yang tinggi dari berbagai segmen. Mulai dari properti residensial, properti industri, properti komersial, hingga properti agrikultural. Maklum saja, kota besar di Indonesia dipadati oleh penduduk yang membutuhkan tempat tinggal maupun tempat untuk menjalankan bisnis.

Selain tingginya permintaan pasar dan daya beli masyarakat, kebijakan pemerintah terkait regulasi dan perizinan serta kebijakan Bank Indonesia juga menjadi faktor pendorong kemajuan sektor properti.

Perkembangan pesat di bidang properti menjadikan sektor ini sebagai salah satu penopang utama perekonomian negara. Mengapa?

  • Properti berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
  • Menjadi penyumbang pendapatan negara dan daerah melalui pajak.
  • Menciptakan banyak lapangan kerja sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat dan angka pengangguran berkurang.
  • Membuka kesempatan bagi perorangan, lembaga, atau perusahaan yang ingin berinvestasi dan mendapatkan keuntungan.
  • Merangsang pembangunan dan pengembangan infrastruktur.

Kebijakan Pemerintah Beserta Dampaknya Pada Sektor Properti

Mengingat sektor properti sangat penting bagi kemajuan perekonomian Indonesia, pemerintah menciptakan aturan untuk memastikan pembangunan terencana dengan baik dan sesuai tata ruang. Kebijakan Bank Indonesia juga diciptakan untuk memudahkan proses pembiayaan sekaligus menarik investor di sektor properti.

Adapun kebijakan yang dimaksud, antara lain:

  • Kebijakan Moneter vs Kebijakan Fiskal

Kebijakan Moneter memengaruhi sektor properti melalui perubahan suku bunga dan kondisi likuiditas yang berdampak signifikan pada biaya pembiayaan dan permintaan pasar.

Kebijakan Fiskal memengaruhi dinamika sektor properti melalui perubahan pajak, insentif yang berpengaruh pada nilai properti, biaya transaksi, dan permintaan, serta pengeluaran pemerintah.

  • BI Rate

BI Rate merupakan suku bunga acuan yang ditetapkan oleh bank sentral, yakni Bank Indonesia untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi. BI Rate berdampak pada suku bunga KPR dan biaya pembiayaan.

Makin rendah BI Rate, makin terjangkau biaya pembiayaan dan pinjaman untuk properti sehingga permintaan pasar maupun investasi akan meningkat. 

  • Relaksasi LTV BI

Relaksasi Loan-to-Value (LTV) Bank Indonesia merupakan kebijakan yang berdampak langsung pada aksesibilitas kredit. Relaksasi LTV memungkinkan debitur mendapatkan nominal pinjaman lebih besar dengan DP lebih kecil sehingga mendorong permintaan pasar secara signifikan.

  • PPNDTP

Sesuai namanya, PPNDTP (Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah) adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah, termasuk properti. PPNDTP dapat memengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan pembelian. 

Di sisi lain PPNDTP juga memengaruhi developer untuk menetapkan harga jual. Penerapan kebijakan PPNDTP memberikan pendapatan yang relatif besar pada negara.

  • Pajak Daerah: BPHTB, PBB

Kebijakan mengenai pajak daerah, seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berdampak signifikan terhadap pasar properti, transaksi, dan kepemilikan properti. Keduanya menjadi sumber pemasukan pendapatan daerah yang secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. 

Nah, itulah keterkaitan dan dampak kebijakan pemerintah maupun BI terhadap sektor properti. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, kamu bisa lho kuliah Business Management di BINUS Online!