Pemerintah Indonesia secara resmi melanjutkan komitmennya dalam mempercepat pemulihan ekonomi dan transisi energi hijau melalui pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) pada tahun 2026. Fokus utama kebijakan ini diarahkan pada dua sektor strategis: industri penerbangan (aviasi) untuk menjaga daya beli mobilitas masyarakat, serta sektor kendaraan listrik (EV) untuk mendukung target Net Zero Emission.

1. Sektor Aviasi: Menjaga Konektivitas dan Daya Beli

Memasuki tahun 2026, sektor aviasi menghadapi tantangan biaya operasional yang tinggi akibat fluktuasi harga avtur dunia. Melalui PMK Nomor 24 Tahun 2026, pemerintah memberikan insentif PPN DTP sebesar 10% atas penyerahan jasa angkutan udara angkutan penumpang dalam negeri.

Kebijakan ini bertujuan untuk menekan harga tiket pesawat kelas ekonomi agar tetap terjangkau oleh masyarakat luas. Dengan harga tiket yang stabil, konektivitas antarwilayah di Indonesia tetap terjaga, yang pada gilirannya mendukung sektor pariwisata dan distribusi logistik nasional. Insentif ini juga menjadi bantalan bagi maskapai nasional untuk melakukan ekspansi rute tanpa harus membebankan seluruh biaya operasional kepada konsumen.

2. Sektor Kendaraan Listrik (EV): Akselerasi Ekosistem Hijau

Sejalan dengan peta jalan transformasi energi, Pemerintah merilis PMK Nomor 35 Tahun 2026 yang memperpanjang insentif PPN DTP untuk kendaraan bermotor listrik (KBL) roda empat dan bus tertentu. Besaran insentif diberikan hingga 10% dari harga jual, sehingga konsumen hanya perlu membayar PPN efektif sebesar 1%.

Syarat utama untuk mendapatkan insentif ini tetap berfokus pada Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40%. Langkah ini tidak hanya bertujuan menarik minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menarik investasi asing di bidang manufaktur baterai dan perakitan kendaraan listrik di Indonesia. Dengan adanya insentif ini, Indonesia berupaya memposisikan diri sebagai pusat produksi EV di Asia Tenggara.

3. Dampak Ekonomi dan Pengawasan Fiskal

Pemberian insentif PPN DTP ini merupakan bentuk tax expenditure yang terukur. Meskipun secara jangka pendek mengurangi potensi penerimaan pajak, dampak pengganda (multiplier effect) yang dihasilkan dianggap lebih besar. Peningkatan penjualan kendaraan listrik akan mengurangi ketergantungan pada impor BBM, sementara stabilitas sektor aviasi memastikan roda ekonomi di daerah tetap berputar.

DJP (Direktorat Jenderal Pajak) melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi ini melalui sistem Coretax. Penjual atau diler wajib menerbitkan faktur pajak dengan kode tertentu agar insentif dapat tervalidasi secara otomatis, mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas fiskal oleh pihak yang tidak berhak.

Kebijakan PPN DTP 2026 mencerminkan arah kebijakan fiskal Indonesia yang adaptif dan visioner. Dengan menyeimbangkan antara dukungan terhadap daya beli sektor transportasi udara dan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan melalui kendaraan listrik, pemerintah berupaya memastikan pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Referensi

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 24 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

  • Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2026.

  • Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

  • Laporan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.