{"id":154,"date":"2024-07-24T00:10:46","date_gmt":"2024-07-24T00:10:46","guid":{"rendered":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/?p=154"},"modified":"2024-07-24T06:12:10","modified_gmt":"2024-07-24T06:12:10","slug":"pmk-66-tahun-2023","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/2024\/07\/24\/pmk-66-tahun-2023\/","title":{"rendered":"PMK 66 Tahun 2023"},"content":{"rendered":"

PMK 66 Tahun 2023<\/strong><\/p>\n

PPh atas Natura dan\/atau Kenikmatan<\/strong><\/p>\n

 <\/p>\n

Berkaitan dengan diterbitkannya PMK 66 Tahun 2023, oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan, yakni perlakuan atas Natura dan\/atau Kenikmatan. Berikut beberapa perbedaan perlakuan pajak atas Natura dan\/atau Kenikmatan :<\/p>\n

UU PPh (UU 26\/2008) vs UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) (UU 7\/2021)<\/p>\n

    \n
  1. UU PPh (UU 26\/2008)<\/strong> \u00e0 Biaya natura\/kenikmatan tidak dapat dikurangkan bagi pemberi kerja, dan bukan objek PPh bagi penerima<\/li>\n<\/ol>\n

    UU HPP<\/strong> \u00e0 Natura\/kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang terkait dengan kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan bagi pemberi kerja, dan merupakan objek PPh bagi pegawai\/penerima.<\/p>\n

      \n
    1. UU PPh (UU 26\/2008)<\/strong> \u00e0 Biaya natura\/kenikmatan yang dapat dikurangkan bagi pemberi kerja, dan bukan objek PPh bagi penerima adalah sebatas :<\/li>\n<\/ol>\n
        \n
      • Penyediaan makan\/minum bagi seluruh pegawai;<\/li>\n
      • Natura\/kenikmatan di daerah tertentu, dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.<\/li>\n<\/ul>\n

        UU HPP <\/strong>\u00e0 Natura dan\/atau kenikmatan yang bukan objek PPh bagi penerima adalah :<\/p>\n

          \n
        • Penyediaan makanan\/minuman\/bahan makanan\/bahan minuman bagi seluruh pegawai;<\/li>\n
        • Natura dan\/atau kenikmatan di daerah tertentu;<\/li>\n
        • Natura dan\/atau kenikmatan karena keharusan pekerjaan<\/li>\n
        • Natura dan\/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai oleh APBN\/APBD\/APB Desa;<\/li>\n
        • Natura dan\/atau kenikmatan dengan jenis dan\/atau batasan tertentu.<\/li>\n<\/ul>\n
            \n
          1. UU PPh (UU 26\/2008)<\/strong> \u00e0 Natura\/kenikmatan yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, atau Wajib Pajak yang dikenai PPh Final merupakan objek PPh bagi penerima.<\/li>\n<\/ol>\n

            UU HPP <\/strong>\u00e0 Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah, tepatnya PP-55 Tahun 2022.<\/p>\n

            Kronologis dari dasar hukum yang menjadi pegangan dalam mengimplementasikan dari UU HPP tahun 2021, yang mendasari terbitnya PP 55\/2022, hingga melahirkan PMK 66 Tahun 2023, dapat dilihat pada bagan dibawah ini :<\/p>\n

            \"\"<\/p>\n

            Adapun yang menjadi inti dari kebijakan diterbitkannya PMK 66 Tahun 2023, adalah dimana natura dan\/atau kenikmatan dapat dibiayakan sepanjang berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. Natura dan\/atau kenikmatan menjadi objek PPh bagi penerima dengan pengecualian. Natura dan\/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh, secara garis besar<\/strong> meliputi:<\/p>\n

              \n
            1. Makanan, minuman, dan bahan<\/strong> makanan minuman bagi seluruh pegawai;<\/li>\n
            2. Disediakan di daerah tertentu<\/strong>;<\/li>\n
            3. Harus disediakan<\/strong> oleh pemberi kerja dalam rangka pelaksanaan pekerjaan;<\/li>\n
            4. Bersumber dari APBN\/APBD\/APBDes; <\/strong>atau<\/li>\n
            5. Jenis dan\/atau batasan tertentu<\/strong><\/li>\n<\/ol>\n

              Untuk jenis dan batasan natura dan\/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh, sangat mempertimbangkan kepantasan, dengan tujuan mendorong perusahaan\/pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai, dengan cara memberikan berbagai fasilitas, dan dapat membebankan biaya fasilitas tersebut.<\/p>\n

              Untuk saat\/waktu pemberlakuan PMK 66 tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:<\/p>\n

                \n
              1. Natura dan\/atau kenikmatan diberikan selama tahun 2022<\/strong>, dikecualikan dari objek PPh;<\/li>\n
              2. Pemotongan PPh oleh pemberi kerja dilakukan untuk pemberian natura dan\/atau kenikmatan mulai 1 Juli 2023<\/strong>;<\/li>\n
              3. Natura dan\/atau kenikmatan yang diterima selama 1 Januari 2023<\/strong> sampai dengan 30 Juni 2023<\/strong> yang belum dipotong PPh, wajib dihitung dan dibayarkan PPh terutangnya, serta dilaporkan dalam SPT PPh oleh pihak penerima.<\/li>\n<\/ol>\n

                Untuk lebih detailnya mengenai jenis natura dan\/atau kenikmatan yang berdasarkan PMK 66 Tahun 2023 dikecualikan dari objek PPh adalah:<\/p>\n

                  \n
                1. Makanan\/minuman<\/strong> yang disediakan di tempat kerja bagi seluruh pegawai<\/strong>;<\/li>\n
                2. Kupon makanan\/minuman bagi pegawai bagian dinas luar<\/strong>, termasuk reimbursement biaya makanan\/minuman, dikecualikan dari objek PPh maksimal sebesar Rp.2.000.000<\/strong>,- per pegawai, perbulan<\/strong>, atau senilai yang disediakan di tempat kerja (dipilih mana yang lebih tinggi);<\/li>\n
                3. Fasilitas di Daerah Tertentu<\/strong>, berupa:<\/li>\n
                4. Tempat tinggal, termasuk perumahan;<\/li>\n
                5. Pelayanan kesehatan;<\/li>\n
                6. Pendidikan;<\/li>\n
                7. Peribadatan;<\/li>\n
                8. Pengangkutan;<\/li>\n
                9. Olahraga (tidak termasuk golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, dan olahraga otomotif)<\/li>\n
                10. Natura\/kenikmatan harus disediakan pemberi kerja terkait standar keamanan, kesehatan, dan keselamatan<\/strong>, meliputi<\/strong>:<\/li>\n
                11. Pakaian seragam, antara lain seragam satpam, seragam pegawai produksi;<\/li>\n
                12. Peralatan keselamatan kerja;<\/li>\n
                13. Antar jemput pegawai;<\/li>\n
                14. Penginapan awak kapal\/pesawat\/sejenisnya;<\/li>\n
                15. Natura dan\/atau kenikmatan sehubungan dengan penanganan pandemi (vaksin, tes pendeteksi Covid-19)<\/li>\n
                16. Bingkisan<\/strong> dari pemberi kerja, antara lain berbentuk bahan makanan, bahan minuman, makanan dan\/atau minuman dalam rangka hari besar keagamaan, meliputi Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Hari Raya Nyepi, Hari Raya Waisak, <\/strong>atau Tahun Baru Imlek <\/strong>yang diterima\/diperoleh seluruh pegawai<\/strong>;<\/li>\n
                17. Bingkisan<\/strong> dari pemberi kerja yang diberikan selain dalam rangka hari raya keagamaan<\/strong> sebagaimana dimaksud pada point diatas, dengan syarat:<\/li>\n
                18. Diterima atau diperoleh pegawai<\/strong>; dan<\/li>\n
                19. Secara keseluruhan bernilai maksimal sebesar Rp.3.000.000 per pegawai per tahun pajak<\/strong>.<\/li>\n
                20. Peralatan dan fasilitas kerja<\/strong> yang diberikan pemberi kerja kepada pegawai untuk pelaksanaan pekerjaan<\/strong>, antara lain komputer, laptop, atau ponsel beserta penunjangnya, seperti pulsa dan sambungan internet, dengan syarat:<\/li>\n
                21. Diterima atau diperoleh pegawai<\/strong>; dan<\/li>\n
                22. Menunjang pekerjaan<\/strong><\/li>\n
                23. Fasilitas pelayanan kesehatan dan pengobatan<\/strong> dari pemberi kerja, dengan syarat:<\/li>\n
                24. Diterima atau diperoleh seluruh pegawai<\/strong>, dan<\/li>\n
                25. Diberikan dalam rangka penanganan<\/strong>:<\/li>\n<\/ol>\n
                    \n
                  • Kecelakaan kerja;<\/li>\n
                  • Penyakit akibat kerja;<\/li>\n
                  • Kedaruratan penyelamatan jiwa; atau<\/li>\n
                  • Pengobatan lanjutan sebagai akibat kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja.<\/li>\n<\/ul>\n
                      \n
                    1. Fasilitas olahraga<\/strong> dari pemberi kerja, selain fasilitas olahraga golf, pacuan kuda, balap perahu bermotor, terbang layang, dan\/atau olahraga otomotif, dengan syarat:<\/li>\n
                    2. Diterima atau diperoleh pegawai<\/strong>; dan<\/li>\n
                    3. Secara keseluruhan bernilai maksimal Rp.1.500.000,- per pegawai per tahun pajak<\/strong><\/li>\n
                    4. Fasilitas tempat tinggal<\/strong> dari pemberi kerja yang bersifat komunal <\/strong>(dimanfaatkan bersama-sama), antara lain: mess, asrama, pondokan atau barak, yang diterima atau diperoleh pegawai;<\/li>\n
                    5. Fasilitas tempat tinggal<\/strong> dari pemberi kerja yang hak pemanfaatannya dipegang oleh perorangan<\/strong> (individual), antara lain apartemen atau rumah tapak, dengan syarat:<\/li>\n
                    6. Diterima atau diperoleh pegawai<\/strong>; dan<\/li>\n
                    7. Secara keseluruhan bernilai maksimal Rp.2.000.000,- per pegawai per bulan<\/strong>.<\/li>\n
                    8. Fasilitas kendaraan<\/strong> dari pemberi kerja, dengan syarat diterima atau diperoleh pegawai yang:<\/li>\n
                    9. Tidak memiliki penyertaan modal pada pemberi kerja<\/strong>; dan<\/li>\n
                    10. Memiliki rata-rata penghasilan bruto selama 12 bulan terakhir sampai dengan Rp.100.000.000,-<\/strong> per pegawai per bulan dari pemberi kerja.<\/li>\n
                    11. Fasilitas iuran kepada dana pensiun<\/strong> yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang ditanggung oleh pemberi kerja, yang diterima atau diperoleh pegawai.<\/li>\n<\/ol>\n

                       <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

                      PMK 66 Tahun 2023 PPh atas Natura dan\/atau Kenikmatan   Berkaitan dengan diterbitkannya PMK 66 Tahun 2023, oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia, terdapat beberapa perubahan ketentuan mengenai Biaya yang Tidak Dapat Dikurangkan, yakni perlakuan atas Natura dan\/atau Kenikmatan. Berikut beberapa perbedaan perlakuan pajak atas Natura dan\/atau Kenikmatan : UU PPh (UU 26\/2008) vs UU HPP […]<\/p>\n","protected":false},"author":701,"featured_media":174,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-154","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-article"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/users\/701"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=154"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":156,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/154\/revisions\/156"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/media\/174"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=154"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=154"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/online.binus.ac.id\/accounting\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=154"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}