I. PENDAHULUAN

Pada tanggal 22 April 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan dan merupakan respons pemerintah terhadap tantangan penghindaran pajak serta kebutuhan untuk memperluas manfaat skema pajak final bagi pelaku usaha kecil di Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) ini diterbitkan dalam rangka dua tujuan utama: pertama, menyesuaikan pengecualian subjek wajib pajak yang dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% agar tidak disalahgunakan sebagai instrumen penghindaran pajak; dan kedua, mengakomodasi rekomendasi OECD dalam konteks aksesi Indonesia sebagai anggota penuh organisasi tersebut, khususnya terkait larangan pengurangan biaya suap dan gratifikasi dari penghasilan bruto.

 

II. POKOK-POKOK PERUBAHAN REGULASI

A. Penambahan Pasal 20A: Larangan Pengurangan Biaya Suap

Salah satu perubahan paling signifikan dalam PP 20/2026 adalah penambahan Pasal 20A yang disisipkan di antara Pasal 20 dan Pasal 21. Pasal baru ini secara eksplisit menegaskan bahwa pengeluaran berupa suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dalam bentuk apapun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi — termasuk yang diberikan kepada pejabat publik asing — tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan bruto.

Pengaturan ini merupakan langkah nyata Indonesia dalam memenuhi standar internasional anti-korupsi OECD dan menjadi sinyal tegas bahwa sistem perpajakan Indonesia tidak akan memberikan manfaat fiskal atas tindakan ilegal. Definisi ‘pejabat publik asing’ dalam penjelasan pasal mencakup setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudisial di negara asing, termasuk perwakilan organisasi internasional publik.

B. Perubahan Pasal 56: Penyesuaian Subjek dan Pengecualian PPh Final

Perubahan pada Pasal 56 ayat (1) dan (4) mempertahankan tarif PPh final sebesar 0,5% atas penghasilan dari usaha wajib pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu. Namun, perubahan penting dilakukan pada daftar jenis jasa pekerjaan bebas yang dikecualikan dari skema PPh final ini.

PP 20/2026 memperluas daftar profesi pekerjaan bebas yang dikecualikan, dengan penambahan yang relevan di era digital, yaitu: pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer, selebgram, bloger, vloger, dan sejenisnya). Penambahan ini mencerminkan pengakuan pemerintah atas eksistensi profesi ekonomi digital dan memastikan bahwa mereka tunduk pada rezim pajak yang tepat — yakni PPh atas jasa pekerjaan bebas, bukan skema final UMKM.

C. Perubahan Pasal 57: Penyesuaian Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Dikenai PPh Final

Pasal 57 mengalami perubahan substansial pada ketentuan pengecualian subjek wajib pajak. Perubahan paling krusial adalah penambahan klausul pada ayat (2) huruf f yang menetapkan bahwa koperasi hanya dapat menikmati fasilitas PPh final selama 4 (empat) tahun pajak sejak tahun terdaftar. Setelah jangka waktu tersebut, koperasi wajib beralih ke rezim pajak umum berdasarkan tarif Pasal 17 UU PPh.

Selain itu, peraturan ini juga mempertegas pengecualian bagi wajib pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh wajib pajak orang pribadi yang menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas — mencegah skema ‘penyelubungan’ usaha pribadi ke dalam badan hukum semata untuk memanfaatkan tarif final yang lebih rendah.

D. Perubahan Pasal 58: Ketentuan Perhitungan Peredaran Bruto

Ketentuan perhitungan peredaran bruto dalam Pasal 58 diperbarui dengan mempertegas penggabungan peredaran bruto suami-istri, termasuk anak yang belum dewasa, beserta seluruh perseroan perorangan yang didirikan keduanya. Hal ini menutup celah potensial pemecahan usaha dalam unit-unit terpisah untuk tetap berada di bawah ambang batas Rp4,8 miliar per tahun pajak.

E. Penghapusan Pasal 59

PP 20/2026 menghapus Pasal 59 yang sebelumnya terdapat dalam PP 55/2022. Penghapusan ini merupakan konsekuensi dari penyesuaian struktural pengaturan bab dan pasal-pasal yang mengalami perubahan.

 

III. TABEL PERBANDINGAN PP 55/2022 DAN PP 20/2026

Berikut adalah perbandingan komprehensif antara ketentuan lama dan ketentuan baru:

Aspek	PP 55 Tahun 2022	PP 20 Tahun 2026
Dasar Hukum Perubahan	PP 55 Tahun 2022 (belum ada pengaturan anti-suap eksplisit)	PP 20 Tahun 2026 — ditambahkan Pasal 20A berdasarkan rekomendasi OECD dan UU Cipta Kerja
Biaya Suap & Gratifikasi	Tidak diatur secara eksplisit sebagai non-deductible expense	Pasal 20A: Suap, gratifikasi, dan pemberian lain (termasuk ke pejabat asing) secara tegas BUKAN pengurang penghasilan bruto
Tarif PPh Final UMKM	0,5% dari peredaran bruto (Pasal 56 ayat 2)	Tetap 0,5% — tidak berubah
Batas Peredaran Bruto	Tidak melebihi Rp4.800.000.000 per tahun pajak	Tetap Rp4.800.000.000 — tidak berubah
Profesi Pekerjaan Bebas yang Dikecualikan	Belum mencantumkan profesi kreator konten digital secara spesifik	Pasal 56 ayat (4) huruf b: Ditambahkan influencer, selebgram, bloger, vloger, dan pencipta konten daring
Subjek WP yang Berhak	WP Orang Pribadi; WP Badan (perseroan perorangan 1 orang, koperasi, CV, firma, PT, BUMDes)	Dibatasi: hanya WP Orang Pribadi dan WP Badan berbentuk Perseroan Perorangan (1 orang) dan Koperasi (dengan pembatasan waktu)
Jangka Waktu Koperasi	Jangka waktu tertentu tanpa pembatasan tegas berdasarkan tahun pendaftaran	Pasal 57 ayat (2) huruf f: Maksimal 4 tahun pajak sejak tahun WP terdaftar, lalu wajib beralih ke tarif umum
Penggabungan Peredaran Bruto Suami-Istri	Diatur, namun tanpa klausul anak belum dewasa secara eksplisit	Pasal 58 ayat (2)-(3): Penggabungan mencakup suami, istri, anak belum dewasa, dan seluruh perseroan perorangan yang didirikan
Pengecualian Perseroan Perorangan Berlatar Jasa Bebas	Diatur dalam Pasal 57 ayat (2) huruf b	Dipertahankan dan dipertegas — berlaku bila jasa perseroan sejenis dengan pekerjaan bebas pendirinya
Ketentuan Peralihan untuk WP Lama	Mengacu PP 55/2022	Pasal II: WP yang jangka waktunya berakhir 2024-2025 mendapat perpanjangan otomatis s.d. 2026, sepanjang masih memenuhi kriteria
Ketentuan Koperasi Lama (terdaftar sebelum PP berlaku)	Mengacu jangka waktu PP 55/2022	Koperasi lama yang jangka waktunya berakhir 2024-2029 dapat lanjut hingga 2029 sepanjang memenuhi syarat
Surat Keterangan PPh Final	Berlaku sesuai ketentuan PP 55/2022	Pasal II: SKet yang diterbitkan berdasarkan PP 55/2022 dinyatakan tetap berlaku hingga WP tidak memenuhi kriteria PP baru

IV. IMPLIKASI PRAKTIS BAGI WAJIB PAJAK

A. Bagi Pelaku UMKM dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Secara umum, pelaku UMKM yang telah memanfaatkan skema PPh final 0,5% tidak perlu khawatir, karena tarif dan batas peredaran bruto tidak berubah. Namun, beberapa kelompok perlu mencermati peraturan baru ini:

• Pemilik koperasi yang terdaftar setelah PP ini berlaku harus mempersiapkan transisi ke pembukuan penuh setelah 4 tahun pajak.
• Wajib pajak orang pribadi yang memiliki perseroan perorangan dengan jenis jasa identik dengan pekerjaannya sendiri tidak dapat lagi menggunakan tarif final melalui badan tersebut.
• Suami-istri yang menjalankan usaha bersama perlu memperhatikan penggabungan peredaran bruto yang lebih komprehensif, termasuk penghasilan anak belum dewasa.
• Kreator konten digital (influencer, YouTuber, selebgram, bloger) secara resmi dikategorikan sebagai pekerjaan bebas dan tidak dapat menggunakan skema PPh final UMKM.

B. Bagi Wajib Pajak Badan dan Korporasi

Korporasi yang selama ini mencatat biaya suap atau gratifikasi sebagai pengurang penghasilan bruto — baik secara terang-terangan maupun terselubung — tidak lagi dapat melakukan hal tersebut. Otoritas pajak kini memiliki landasan hukum yang lebih kuat untuk menolak pengurangan biaya tersebut dalam pemeriksaan pajak.

C. Bagi Wajib Pajak dengan Jangka Waktu Berakhir

PP 20/2026 memberikan jaring pengaman transisi bagi wajib pajak yang jangka waktu pengenaan PPh finalnya berakhir pada 2024 atau 2025. Mereka dapat melanjutkan penggunaan skema final hingga Tahun Pajak 2026, sepanjang masih memenuhi kriteria yang berlaku.

 

V. KONTEKS AKSESI INDONESIA KE OECD

Penerbitan PP 20/2026 tidak dapat dipisahkan dari proses aksesi Indonesia sebagai anggota penuh OECD yang sedang berjalan. Salah satu persyaratan aksesi adalah adanya ketentuan perundang-undangan yang secara eksplisit melarang pengurangan biaya terkait suap kepada pejabat publik, baik domestik maupun asing.

Dengan demikian, Pasal 20A dalam PP ini merupakan pemenuhan atas rekomendasi OECD Anti-Bribery Convention dan standar internasional anti-korupsi lainnya. Pengaturan ini juga sejalan dengan fungsi regulerend perpajakan — yakni pajak tidak hanya sebagai instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai alat pengarah perilaku yang memberikan disinsentif tegas terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

 

VI. KESIMPULAN

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 merupakan perubahan yang terukur dan strategis atas PP 55/2022. Meskipun tidak mengubah tarif atau batas peredaran bruto — yang merupakan dua parameter terpenting bagi pelaku UMKM — peraturan ini membawa dua terobosan mendasar:

• Penguatan integritas sistem perpajakan melalui Pasal 20A yang melarang deduksi biaya suap dan gratifikasi, sekaligus memenuhi standar internasional dalam kerangka aksesi OECD.
• Penyempurnaan batas subjek penerima fasilitas PPh final, terutama melalui pembatasan masa manfaat koperasi, penambahan profesi kreator konten digital sebagai pekerjaan bebas, dan pengetatan aturan penggabungan peredaran bruto.

 

Secara keseluruhan, PP 20/2026 mencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan selaras dengan standar internasional — tanpa mengorbankan kemudahan yang telah diberikan kepada pelaku usaha kecil dan menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional.